Jika Ditangani LPS Artinya Perbankan Sedang ‘Kritis’, di Maluku Belum Ada – KILASMALUKU.com
AMBOINA

Jika Ditangani LPS Artinya Perbankan Sedang ‘Kritis’, di Maluku Belum Ada

workshop LPS bersama media masa di Maluku, Rabu (28/11)

KILASMALUKU.com- Direktur Grup Pengelolaan Transformasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Suwardi, mengingatkan lagi peran dan fungsi LPS dalam sistem perbankan saat workshop media, di Santika Hotel Ambon, Rabu (28/11). Salah satunya adalah berperan aktif LPS dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Karenanya jika ada persoalan dikemudian hari, LPS langsung mengambil langkah-langkah strategis sesuai kewenangannya.

“Misalkan masalah keuangan bank. Jika LPS sudah menganganinya berarti bank tersebut sedang tidak sehat atau sakit. Resikonya bisa sampai dilikuidasi. Sejauh ini belum ada perbankan yang seperti itu di Maluku dan Maluku Utara” ungkap Suwardi dalam Warkshop.

Meski ikut mengangani masalah perbankan, kata Suwardi, oreantasi utama LPS adalah menjaga stabilitas sistem perbankan. Untuk itu masyarakat harus percaya perbankan sebagai pihak yang menghimpun uang nasabah karena sudah ada penjaminan.

“Jika terjadi masalah, maka LPS pasti mengembalikan seluruh uang nasabah sesuai prosedurnya,” katanya.

Dijelaskan, peran ini yang perlu diketahui masyarakat. Karena itu melalui sosialisasi LPS ingin memberikan edukasi tentang program penjaminan simpanan di bank guna mendukung terciptanya stabilitas sistem perbankan yang merupakan modal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi.

“Program penjaminan simpanan ini, perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat untuk memberikan rasa aman, tenang dan pasti terhadap perbankan. Sehingga, masyarakat tetap percaya dan terus menempatkan dananya di lembaga perbankan, sebagai urat nadi perekonomian yang nantinya akan disalurkan oleh perbankan, dalam bentuk kredit mendukung pembiayaan atau kredit usaha produktif dan pembangunan infrastruktur. Perbankan dan keuangan yang stabil adalah, modal yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional,” Jelas Suwardi

Selain sebagai sarana membangun silaturahim, melalui media workshop ini, LPS juga menyampaikan pesan kepada masyarakat dan mengingatkan kembali, peran dan fungsi LPS sebagai salah satu lembaga regulator keuangan di Indonesia, bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan RI.

Suwardi mengatakan, LPS adalah lembaga pemerintah yang bersifat independen ,memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan penjaminan simpanan di bank, melakukan penanganan terhadap bank gagal (resolusi bank) dan turut serta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.LPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan saat ini, hanya berkedudukan di ibukota Jakarta, tidak memiliki jaringan kantor perwakilan di daerah.

“Pendirian LPS dilatar belakangi oleh krisis moneter tahun 1997/1998. Pada saat itu, pemerintah menerapkan blanket guarantee atau penjaminan menyeluruh, dimana kebijakan tersebut membebani APBN dan menimbulkan potensi moral hazard ,dari para pengelola bank. Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah mendirikan LPS berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 24 tahun 2004 yang beroperasi setahun kemudian yakni,22 September 2005 lalu,” terang Suwandi.

Dijelaskan, tahun 2016 lalu, pemerintah RI dan DPR mengesahkan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dimana dalam UU tersebut, LPS mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain tambahan cara atau instrumen dalam melakukan resolusi bank, alternatif pendanaan melalui penerbitan surat berharga (obligasi) dan LPS, sebagai lembaga yang berwenang, menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), ketika terjadi krisis yang ditetapkan oleh presiden.

Sesuai UU, semua bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , bank swasta, bank daerah/BPD, bank asing atau campuran dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Dirinya menambahkan,hingga September 2018, jumlah bank umum yang di dalamnya yakni,bank BUMN, bank swasta, bank asing/campuran, bank daerah sebanyak 115 bank dan jumlah BPR/BPRS mencapai 1.774 bank.

“Masyarakat harus memperhatikan ketentuan penjaminan simpanan. Batas penjaminan simpanan saat ini adalah Rp 2 miliar per nasabah per bank. Nasabah juga harus memperhatikan persyaratan simpanan yang layak bayar, ketika terjadi klaim penjaminan atau yang dikenal dengan syarat 3T, yaitu, pertama, Tercatat di pembukuan bank sehingga nasabah harus memastikan bahwa setoran dananya benar-benar tercatat di bank. Kedua, Tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan, dimana bunga penjaminan yang berlaku saat ini adalah 6,75 persen untuk di bank umum dan 9,25 persen untuk di BPR. Jumlah bank gagal yang pernah ditangani LPS sejak 2005 sebanyak 92 bank, dimana 91 bank dilikuidasi dan 1 bank diselamatkan,” paparnya. (Redaksi_KM01)

 

Comments

comments

Click to comment

NEWS UPDATE

BUAT HARI ANDA BERKUALITAS
QUICK CONTACT:
OFFICE :

Graha L9 Lantai 3, Jalan. Raya Kebayoran Lama Pal 7. No 17, Jakarta Selatan.

© 2016 KILASMALUKU.COM by FAJAR.co.id

To Top