Melky Frans: Menpan juga Orang Partai Politik, jadi Jangan Terlalu Batasi PNS – KILASMALUKU.com
POLITIK

Melky Frans: Menpan juga Orang Partai Politik, jadi Jangan Terlalu Batasi PNS

ilustrasi kampanye

KILASMALUKU.com- Anggota Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Melky Frans ikut komentari surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan) soal keterlibatan PNS dalam deklarasi pasangan calon kepala daerah.
Menurutnya pembatasan seperti itu sama saja dengan mencabut hak politik PNS

‘’Kan itu hanya edaran menteri. Bukan aturan hukum. Saya tidak sepakat dengan point yang mengatakan bahwa PNS dilarang mengikuti deklarasi pasangan calon kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut ASN. Loh, bagimana ASN itu mau memilih kalau dia tidak ikut deklarasi atau kampanye untuk mengetahui visi misi dari pasangan calon,’’ keluh Frans, Seperti dikutip dari Rakyat Maluku (Grup Fajar) Senin (29/1).

Dikatakan larangan Menpan RB itu sudah terlalu membatasi hak asasi manusia dari seorang ASN ‘’Ingat bahwa atau ASN itu PNS itu bukan seperti TNI/Polri yang tidak punya hak pilih. Apakah mereka hanya bisa untuk memilih kucing di dalam karung,’’ tukas dia.

Frans juga katakan, yang benar adalah, mestinya ASN itu diberikan kesempatan untuk menilai pasangan mana yang layak untuk dipilih, asalkan dalam mengikuti proses deklarasi atau kampanye tidak boleh menggunakan atribut ASN, termasuk atribut partai politik dan atribut pasangan calon.

‘’Tulis, bahwa saya menentang edaran Menpan itu. Menpan sendiri khan berlatarbelakang orang partai politik, jadi jangan buat aturan yang membatasi hak seseorang lah, yang penting mereka tidak mengajak orang lain untuk ikut pasangan calon tertentu. ASN juga harus jangan diajak terlibat sebagai tim sukses dan sebagainya,’’ kata Frans.
Ia juga menyebutkan, dalam point larangan Men­pan itu dikatakan juga bahwa ASN dilarang menykai status terkait pilkada atau membagikannya menggunakan akun sang ASN. ‘’Lah, kalau menyukai sudah dilarang lagi berarti sudah terlalu. Kalau membagikan status terkait pilkada itu benar, tidak boleh. Tapi menyukai saja dilarang sudah sangat ke­ter­laluan,’’ sebut dia.

Untuk diketahui, Menpan RB telah mengeluarkan larangan melalui surat edaran dengan nomor;

B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018, pemilian legislatif tahun 2019 dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Larangan ini mulai berlaku 1 Januari 2018.Dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Menpan RB, Asman Abnur itu menyebutkan, ancaman sanksi pun disiapkan bagi PNS yang nekat melanggar kebijakan ini, mulai sanksi administratif hingga peme­catan. (NAM/RM/Redaksi_KM01)

Comments

comments

Click to comment

NEWS UPDATE

BUAT HARI ANDA BERKUALITAS
QUICK CONTACT:
OFFICE :

Graha L9 Lantai 3, Jalan. Raya Kebayoran Lama Pal 7. No 17, Jakarta Selatan.

© 2016 KILASMALUKU.COM by FAJAR.co.id

To Top