Antropolog Hatib Kadir Menguak Alasan Mengapa PKI Tidak Populer di Maluku – KILASMALUKU.com
DAERAH

Antropolog Hatib Kadir Menguak Alasan Mengapa PKI Tidak Populer di Maluku

Masih segar dalam ingatan La Samidi, Oktober 1965, disaat takbir berkumandang di hari lebaran, hampir tidak ada yang berada di masjid Airlow, salah satu anak dusun petuanan Amahusu. Tentara mulai menginspeksi ke desa-desa, menyisir beberapa orang Buton yang disinyalir aktif dalam partai komunis. Melalui radio, La Samidi juga mendengar kabar bahwa orang-orang komunis mulai “dibersihkan”. Dari berbagai desas-desus, La Samidi juga mendengar kabar bahwa saudara sekampungnya di Buton, Sulawesi Tenggara mulai diburu oleh aparat. Tuduhannya adalah mereka setia menganut pada partai komunis. Sayup pembantaian terhadap orang-orang PKI semakin dekat di Ambon ketika beberapa dari saudaranya mulai diamankan di Waai, sekitar 35 km dari kota Ambon. Setelah melalui interogasi yang terburu-buru, mereka kemudian dibawa ke Pulau Buru. La Samidi tahu benar bahwa kampung-kampung Buton seperti Airlow, Labuhan Raja, dan Hatueng di Amahusu merupakan basis komunis. Namun Raja Amahusu, De Souza pada waktu itu melindungi warga di anak dusunnya. Sebagai orang Buton yang tinggal di Maluku, kabar pembantaian di Jawa tentu saja sangat meresahkannya. Pilihannya pada partai lambang bergambar palu dan arit ini memang tidaklah sepopuler pilihan orang Maluku pada umumnya yang berafiliasi pada partai-partai agama. La Samidi jatuh hati pada PKI karena ia dijanjikan mendapatkan sepetak tanah jika partai ini menag. Sebagai migran Buton yang tidak mempunyai hak atas tanah, kabar ini tentu saja tidak hanya menggembirakan, tapi sebenarnya pilihan yang sangat revolusioner buat warga Maluku.

PKI memang sangat populer di anak dusun Buton di Ambon dan Maluku Tengah. Beberapa penduduk Buton Siri-Sori dan Amalatu, terpaksa harus berpindah ke pulau di depannya, Seram Selatan, ketika operasi bersih desa dilakukan besar-besaran di akhir tahun 1965. Mereka menghindari dituduh menjadi simpatisan partai berlambang palu arit ini. Karena itu dusun-dusun petuanan di Seram Selatan, seperti Aira dan Amdua mulai dibanjiri oleh orang-orang Buton pada sepanjang tahun 1966 hingga 1968. Meski PKI sangat populer di dusun-dusun Buton, tapi tidak di petuanan dusun, yang diduduki oleh masyarakat Maluku. Disertasi Jacques Bertrand tentang politik di desa-desa Maluku juga menunjukkan bahwa pada pemilu pertama, pemilih terbesar PKI adalah di dusun-dusun Buton. Sedangkan para raja di berbagai petuanan memilih partai nasionalis PNI. Masyarakat muslim mayoritas memilih Masjumi dan PSII, sedangkan masyarakatdi kampung-kampung Kristen setia dengan Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Pertanyaannya, mengapa PKI tidak populer di kalangan raja dan tidak populer di masyarakat Muslim dan Kristen Maluku? Dan mengapa PKI justru populer di kalangan masyarakat Buton? Untuk menjawab pertanyaan ini. Saya akan menarik ke belakang, 10 tahun dan 20 sebelum 1965, yakni pemilu pertama kali yang diadakan pada tahun 1955 dan pasca masa perjuangan revolusi 1945.

Pertentangan yang terjadi pada satu dekade awal pasca kemerdekaan hingga pemilu 1955 di Maluku adalah pertentangan yang tidak berkaitan dengan relasi kepemilikan properti dan kemiskinan struktural di desa. Karena itu, pada Pemilu pertama, partai yang mengusung ideologi perjuangan klas dan mengangkat isu setan desa tidak begitu populer di Maluku. Di bawah ini adalah tabel hasil pemilu pertama 1955 di Provinsi Maluku, termasuk Ternate yang pada waktu itu masih berada di bawah pemerintahan administratif Ambon.

Catatan hasil Pemilu 1955 di Maluku menyebutkan bahwa Masyumi menduduk jumlah suara tertinggi dan PKI menduduki hasil terendah.

Masjumi 112.227
Parkindo 95.642
PNI 37.442
Partai Katolik 14.708
PSII 8.618
PKI 4.849
NU —-
Tokoh-tokoh Masyumi yang terpilih duduk sebagai dewan antara lain Soleman Mohamad (Ternate), Hamid bin Hamid (Ambon), Ely Muhamad Amin (Ambon), Nukuhehe Abdurrakib (Dobo), Hentihu Mohammad Thaib (Ambon), dan Wairoy Musa (Ambon). Di parlemen provinsi, Parkindo mendapatkan suara setinggi 43% dan kemudian disusul Masjumi 26%. Parkindo menurut saya adalah partai yang paling menarik di Maluku. Partai yang salah satunya di pelopori oleh Dr. J Leimena pada tahun 1946 ini, mampu meraup suara terbanyak, khususnya di kota Ambon pada pemilu petama Orde Baru 1971, sebelum akhirnya difusikan ke dalam PDI-P. Tak heran jika di Ambon ads pandangan umum bahwa PDI-P di Jawa adalah partai nasionalis, sedangkan di Ambon adalah partainya orang Kristen, karena sejarah panjang sebelumnya.

Dari data diatas, pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa PKI tidak begitu populer di Maluku? Mengapa ia mendapatkan suara yang demikian sedikit, sedangkan di pemilihan umum nasional, Pemilu 1955 menempatkan PKI sebagai partai terbesar keempat, setelah PNI, Masyumi, NU dan PKI. Dan partai Kristen yang secara nasionalis mempunyai suara lebih rendah dari PKI, yakni Parkindo justru sangat populer bagi masyarakat Maluku.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan mengajukan beberapa alasan kultural. Pertama, pada basis sentimen agama yang termanifestasi dalam strukturasi polihan politik. Kedua, pada sistem kosmologi masyarakat Maluku melihat perbedaan klas. Ketiga, pada basis material yakni soal sistem kepemilikan tanah yang memungkinkan partai komunis tidak diminati. Alasan pertama bersifat historis, sedangkan alasan kedua dan ketiga berbasis pada analisis antropologis.

Pertama, Sentimen Agama ke Strukturasi Politik

Sejarah pasca kolonial Maluku dalam periode dua dekade 1945-1965 sangat diwarnai oleh semangat nasionalisme dan keagamaaan dibanding semangat diferensiasi klas. Politik di Ambon dan Maluku Tengah pada medio 1960 ditentukan oleh kristalisasi ketegangan pasca kolonial di tahun 1950an. Semua segregasi dan sentimen agama terfasilitasi melalui struktur partai politik dan organisasi sosial. Ketegangan dan perpecahan politik antara orang Islam dan Kristen selama periode transisi revolusi menjadi memburuk. Kaum Kristen merasa terancam melihat datangnya ide tentang “Indonesia” karena kedudukan dan prestise mereka yang selama ini telah tertanam baik selama periode Hindia Belanda. Sebaliknya, elit-elit kelompok Islam sangat menanti-nanti kedatangan tentara nasionalis.

Secara sederhana, kita dapat lihat bahwa kebanyakan kaum nasionalis datang dari kalangan Muslim dan figur-figur politik mereka didik melalui Persatoean Pemoeda Indonesia (PPI) yang didirikan pada tanggal 15 February 1946. Nyaris semua pemudanya adalah didikan Jepang. Organisasi ini banyak ditemukan di desa-desa Muslim di seluruh Ambon dan Jazirah Lei Hitu. Dilaporkan bahwa 13 dari para aktivis ini, 4 diantaranya beragama Kristen. Sedangkan banyak para pemuda Kristen yang terbagung dalam Moluccan Commonwealth yang jarang didukung oleh pemuda dari komunitas Muslim. Para Perkoempoelan Kebangsaan Maloekoe seperti RJ Metekohy dan JS Harmusial Patty mengajukan ide tentang negara kedaulatan Maluku yang harus berada di bawah Sultan Ternate. Sultan kemudian menolak ide ini.

Meskipun demikian tetap terdapat perkecualian. Seorang raja Muslim yang mendukung ide separasi atau federalisme dengan cara bergabung dengan Papua adalah Raja Sialana dari Morella. Raja Sialana percaya bahwa Maluku harus digabungkan dengan Papua mengingat kesamaan kekayaan alamnya. Dengan demikian, Maluku harus tidak takut untuk bergabung dengan NIT (Negara Indonesia Timur). Pendapat Raja Sialana ini disampaikan dalam pertemuan dengan para pemimpin yang mayoritas adalah Kristen GSS dan para tentara tua KNIL. Demikian pula Raja Ohorella yang kemudian terkenal sebagai simpatisan RMS adalah raja yang berasal dari kampung Islam bernama Tulehu.

Banyak kaum Muslim yang menyandarkan harapan mereka pada sistem pemerintahan yang baru pasca kemerdekaan. Ketika PIM (Partai Indonesia Merdeka) didirikan pada tanggal 17 agustus 1946, setahun setelah kemerdekaan, partai ini banyak mendapatkan dukungan dari komunitas Islam. Pada sidang akbar pertamanya di Ambon, dari 1,500 orang yang hadir, tiga perempatnya adalah Muslim. Meskipun demikian, figur pemimpin PIM yang sangat karismatik adalah seorang Kristen bernama EU Pupella[1] dan Pattimaipau, sedangkan bendaharanya adalah dua orang Muslims Hamid bin Hamid dan Moh. Abukasim. Dua bendahara ini mempunyai jaringan yang dekat dengan para pebisnis Maluku keturunan Cina dan Arab yang sangat berguna dalam mendanai PIM. Selain itu, ada banyak gerakan-gerakan Muslim bawah tanah yang terdapat di desa-desa Islam, seperti PPI, PRIMA, dan Pasoekan Terpendam yang juga didukung oleh PIM.

Pada tahun 1946 dan 1948, PIM memenangkan suara dari Dewan Maluku Selatan (DMS) yamg menghendaki federasi daripada bergabung dengan Negara Republik Indonesia. A.B. Latuconsina, seorang figur dari DMS berpendapat bahwa Maluku Selatan harus melanjutkan semangatnya untuk bergabung dengan NIT (Negara Indonesia Timur), mengingat Maluku tidak dapat berdiri sendiri melainkan sangat tergantung dengan rangka daerah Timur lainnya, seperti Papua, Bali dan Minahasa. Selain itu, Latuconsina percaya bahwa tujuan menggabungkan dengan Indonesia Timur akan sangat menguntungkan bagi kemajuan komunitas Muslim pula.

Lawan dari PIM adalah organisasi yang rata-rata berisi para raja (regentenbond), pendeta dan tentara-tentara tua. Orang-orang Kristen merasa terancam dengan ide negara baru yang didasarkan pada sistem representasi kepemilihan demokratik. Jika Indonesia datang dengan ide, sistem dan model birokrasi baru, maka hal ini tentu mengancam keberadaan mereka. Ide tentang nasionalisme dan sistem birokrasi baru menteror posisi istimewa para raja di kawasan pedesaan dimana selama masa kependudukan Belanda, mereka mendapatkan fasilitas, kebijakan, posisi prestisius dan pengaruh-pengaruh di banyak area.

Setelah PIM memenangkan pemilihan dari kalangan DMS, para golongan Kristen yang kalah mendirikan GLS (Gaboengan Lima Serangkai) yang rata-rata anggotanya tentu komunitas Kristen, Inlandsche Leraarsbond (Asosiasi Guru Pribumi), Onderwijzersbond (Asosiasi Guru), Christian- Jongelingsbond (Asosiasi Anak Muda Kristen), Goeroe Djemaat dan termasuk organisasi purwaniwaran tentara., Setia pada Pandji Nedherland. Grup terakhir ini sangat menentang kompatriot Muslim Ambon dan orang-orang Non Ambon pada tahun 1946an. Setelah beberapa kelompok bertambah, GLS kemudian mewujud menjadi Gabungan Sembilan Serangkai (GSS).

Dalam mendiskusikan perlawanan terhadap ide nasionalisme Indonesia dan menawarkan sistem federalisme yang juga diinginkan Belanda, pertemuan pertama diadakan pada tanggal 25 January 1947 dengan dihadiri kurang lebih 2.500 orang yang mayoritas adalah Kristen dan para tentara senior. PTB (Persatoean Timoer Besar)[2] kemudian mendukung klaim-klaim GSS bahwa mereka berhak menentukan nasib sendiri bersama orang Minahasa, Timor, dan Papua. Aliansi dengan daerah Timur ini dikarenakan mereka mempunyai kesamaan asal usul, bahasa, ras, sejarah dan yang paling terpenting adalah mayoritas dari kawasan ini adalah dihuni oleh orang-orang Kristen.

Eskalasi ketegangan antara komunitas Islam versus Kristen ini semakin menguat ketika semua kelompok anti nasionalisme Indonesia bergabung dalam RMS dan melakukan gerilya di desa-desa di Seram. RMS yang pada awal gerakannya bersifat anti terhadap “Nasionalisme” menjadi gerakan yang banyak didukung oleh kaum Kristen. RMS juga menuduh bahwa kalangan Islam telah mengkhianati gerakan perjuangan RMS. Sebagai sebuah ekspresi kemarahan, mereka kemudian membakar salah satu masjid di Latu, sebuah dusun Islam. Pelaku pembakaran adalah seorang dari Kariu dan enam orang lainnya berasal dari Aboru dan Booi. Faktanya, tiga desa Kristen ini mempunyai hubungan pela dengan Latu. Insiden ini memicu rusaknya relasi pela diantara mereka. Informasi lain yang saya dapatkan, dari rekan wartawan, sekitsr 673 warga Latu meninggal, mesjid dan rumah dibakar oleh komandi RMS, Sersan Nussy dan Luhulima yang membelot dari TNI. Sebagian saksi korban di Latu yang masih hidup menyebutkan bahwa alasan menyerang negeri Latu karena dianggap pro TNI dan NKRI setelah lima orangg Pemuda indonesia Merdeka(PIM) bersama pemuda Latu memperingati HUT RI kedua tahun 1946 di dusun Siamaru, sekira 8 Km dari Latu (informasi dari Ancha Sapsuha, wartawan di Masohi).

Ketegangan secara srtuktural pada bagian pertama ini lebih disebabkan oleh sentimen keagamaan dibanding sentimen perbedaan klas. Perbedaan agama menjadi dasar masyarakat Maluku kemudian terpolarisasi berdasarkan kepercayaan dan bukan pada pemilahan klas.

Kedua, Kosmologi Dualisme Paralel

Riset sejarah dan antropologi menunjukkan bahwa relasi-relasi dalam masyarakat “klasik” Maluku tidak digambarkan bersifat dialektik dan berlawanan seperti asumsi-asumsi kaum Marxian. Sebagai contoh besarnya adalah pandangan James Fox, seorang antropolog asal Australia yang melihat bahwa masyarakat Indonesia timur mempunyai relasi berpasangan yang bersifat ambigu namun saling melengkapi. Ekspresi relasi ini tampak dalam berbagai praktik kebudayaan seperti ucapan mantra dalam ritual, pidato di depan publik, hingga gumaman keseharian masyarakat yang menggambarkan dua pasangan yang berparalel. Meski relasi parallel ini, kebanyakan bersifat ambigu. Pasangan berelasi secara asimetris namun mereka saling melengkapi satu sama lainnya. Dengan kata lain, di balik dua pasangan terdapat relasi yang sifatnya resiprositas.

Contoh relasi dua pasangan (dyadic) yang kerap diekspresikan dalam ucapan dan sering saya temukan di lapangan penelitian adalah Salam-Sarani, orang asli-orang pendatang, tuan dusun-anak dusun, orang Maluku dan orang BBM (Buton Bugis Makassar), suami-istri dan masih banyak lainnya. Meski masing-masing elemen ini bertentangan satu sama lain, namun mereka saling melengkapi dalam posisi yang berlawanan. Sebagai misal, orang Buton diasosiasikan sebagai pedagang, makelar (middlemen), pemberi kredit (moneylenders), dan tidak merawat gengsi untuk berjualan di pasar. Sedangkan orang Maluku adalah orang asli yang sering pula diasosiasikan dengan suka merawat gengsi, pasif, boros, malas dan memprioritaskan pada pada pekerjaan pegawai negeri dan tentara. Dua pasangan yang berbeda ini meski bersifat berlawanan namun saling membutuhkan karena berada pada dua posisi pekerjaan yang berbeda.

Dalam sejarah yang panjang, paralelisme juga dapat ditemukan dalam Struktur masyarakat Maluku, yang terdiri dari orang kaya dan orang baik. John Villiers yang melakukan riset tentang perdagangan di Pulau Banda menyebutkan bahwa struktur masyarakat terbagi antara orang kaya mengacu pada bangsawan dan pedagang besar, sedangkan orang baik mengacu pada orang kebanyakan. Orang kaya mengimpor barang-barang berkualitas tinggi yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Mereka menguasai jaringan perdagangan dan distribusi dalam skala besar. Sedangkan orang baik mengacu pedagang kecil, tukang, dan budak, yang mengabdi pada para pedagang besar dan pengampu kekuasaaan. Dua model relasi berpasangan ini menjelaskan mengapa secara kosmologis orang Maluku tidak mempunyai kebencian yang mendalam terhadap pendatang, seperti orang Buton dan Bugis misalnya. Masyarakat pendatang ini diberikan tempat di perbatasan-perbatasan petuanan/desa-desa di Maluku Tengah. Masyarakat Maluku juga nyaris tidak mempunyai catatan tentang sejarah pembantaian Cina. Hal ini berbeda dengan narasi-narasi sejarah panjang kebencian terhadap Cina di kota-kota utama di Jawa.

Lantas, dasar apa yang menjadikan pandangan antar klas tidak bertentangan? Secara material, jawabannya ada pada sistem kepemilikan tanah.

Ketiga, Sistem kepemilikan tanah komunal

Sistem tanah komunal atau disebut tanah adat memungkinkan konsentrasi tanah pada beberapa pihak perorangan tidak terjadi. Untuk mengambil hasil sumber daya hutan, masyarakat dapat mengambilnya melalui berbagai pohon yang berstatus dati, atau pohon yang dimiliki secara persekutuan bersama, seperti pohon sagu dan kelapa. Meski demikian, dalam hak dati terdapat hak individu. Tanah yang diwariskan secara individu disebut tanah pusaka. Kepemilikan adat tanah secara komunal ini tidak dikenal dalam masyarakat Jawa, sehingga polarisasi klas di Jawa atas tuan tanah, penyewa dan buruh tani sangatlah kuat. Hal ini yang kemudian membuat Jawa menjadi lahan subur untuk penetrasi program-program PKI.

Pendatang yang tidak mempunyai lahan mempunyai kesempatan untuk melakukan parusa atau membuka lahan bersama penduduk. Sedangkan ewang adalah tanah kosong yang dapat dibuka secara bersama-sama. Tanah yang dikerjakan secara bersama-sama disebut dengan tanah datai, dimana tanah tersebut tidak diberikan kepada seorang pribadi melainkan kepada kelompok orang yang bernaung di bawah suatu kerabat atau persekutuan. Suatu kerabat terkecil bukan rumah tangga atau keluarga batih, melainkan rumah tau yakni satuan kerabat yang terdiri dari beberapa marga inti.

Karena itu, UU Pokok Agraria tahun 1960 yang dikeluarkan oleh Soekarno, jika dilihat dari perspektif masyarakat Jawa tentu bersifat sosialis, namun dalam kasus masyarakat Maluku, undang-undang tersebut (setidakpnya pada medio tahun 1960an) justru bersifat kapitalistik karena tanah-tanah yang sifatnya dimiliki secara komunal di bawah naungan petuanan wajib terdaftar dalam kepemilikan tiap-tiap kepala keluarga. Dalam masyarakat Maluku, kepemilikan tanah pribadi berdasarkaan kepala keluarga bersifat individualistik.

Berbeda dengan yang ada pada masyarakat Jawa, konsep kepemilikan tanah di Maluku sebagai sesuatu yang bernilai baru saja dikenal. Karena itu tidak ada konsep yang seragam dalam memaknai tanah. Mereka menyebutnya “lokasi”, “dusun”, “kebun”. Dan bahkan istilah “tuan dusun” tidak mengacu semata-mata kepada tuan tanah (sebagai setan desa yang harus dimusuhi) melainkan ia memiliki bagi hasil yang bersifat resiprositas dengan “anak dusun” (lihat konsep paralelisme dyadic sebelumnya). Anak dusun tidak menjadi buruh tani yang tidak bertanah, melainkan ia punya hak kuasa penuh terhadap pohon-pohon produktif yang ditanaminya. Dengan demikian, pendatang seperti orang Buton melihat justru tanah tidak akan berarti jika tidak ada pohonnya, karena itu, konsep nilai lebih terletak pada tanah daripada pada pohon. Saya sering mengumpamakan, pendatang Buton ini menyewa kamar-kamar kos dalam satu rumah. Sedangkan tuan rumah, si orang Maluku sendiri tetap harus minta ijin jika ia hendak masuk kamarnya orang Buton, meski orang Buton tidak mempunyai rumah yang ia sewa. Meski mereka tinggal di tanah orang Maluku, namun mempunyai hak pakai dalam menanam tanaman umur pendek, seperti kacang tanah dan lombok, serta di beberapa pulau berhak menanam tanaman umur panjang, seperti kelapa dan pala. Tuan dusun, orang Maluku harus minta ijin kepada orang Buton jika hendak mengambil buah-buah yang jatuh ke tanah. Karena itu, konsep tuan dusun-anak dusun di Maluku bersifat dyadic dan resiprositas. Hal ini berbeda dengan konsep “tuan tanah” yang menjadi salah satu indikator tujuh setan desa dalam program PKI.

Program-program PKI seringkali menjadi daya tarik karena mengusulkan kepemilikan tanah secara adil sangat menarik bagi masyarakat yang tekanan penduduknya padat dan kepemilikan tanah tanahnya sedikit, seperti di Jawa dan di Balik. Namun demikian tidak dengan Maluku. Tekanan penduduk yang rendah dan melimpahnya ketersediaan tanah kosong menjadikan isu-isu klas dan kepemilikan tidak begitu populer di kalangan masyarakat Maluku sendiri. Karena itu, program-program PKI lebih menarik bagi kalangan masyarakat pendatang Buton yang tidak mempunyai kuasa penuh atas tanah yang mereka kerjakan. Sedangkan masyarakat Maluku sendiri, lebih terkonsentrasi pada polarisasi ideologi berdasarkan agama dan identitas nasional. Dari sini kita dapat melihat bahwa apa yang terjadi pada tahun 1965 di Ambon, adalah refleksi dari sejarah panjang kolonial dan ketegangan-ketegangan yang terjadi dua hingga tiga dekade sebelumnya.

Hatib Kadir (Penulis buku Bergaya di Kota Konflik, 2008)
[1] Eliza Urbanus Pupella (1910 – 1996) lahir di Desa Hila. Ia terjun ke politik ketika aktif di “Yong Ambon”, “Sarekat Ambon” dan the Party of Indonesia Raya (Parindra) yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pupella dipecat oleh pemerintah Belanda sebagai pegawai sipil dan pada akhirnya pindah ke Bali pada tahun 1930. Empat tahun kemudian, 1934, ia belajar di Universitas Nasional “Taman Siswa” di Yogyakarta, di bawah bimbingan Ki Hajar Dewantara. Kembali ke Ambon, ia aktif lagi dalam politik dan menjadi ketua “Sarekat Ambon” dan bersama kolega nasionalis lainnya ia berjuan di dewan “Ambon Raad” menentang organisasi-organisasi pro Belanda. Pada masa kedudukan Belanda, Pupella dilantik untuk mengatur relasi publik antara komunitas Kristen dan Islam karena ia dapat diterima dikedua belah pihak.

[2] PTB adalah asosiasi politik orang Indonesia Timur yang berisi para anggotanya dari orang Ambon, Timor, dan Manado. Organisasi ini berjuang untuk mendapatkan status mereka namun masih terikat dengan kepentingan Ratu Belanda. Delegasi PTB antara lain PJ De Fretes; DJ Kaihatu and AR Wua mengajukan petisi loyalitas kepada Ratu Wilhelmina dan Belanda dengan cara mengajukan sistem federasi dan menolak Negara Indonesia.

Comments

comments

Click to comment

NEWS UPDATE

BUAT HARI ANDA BERKUALITAS
QUICK CONTACT:
OFFICE :

Graha L9 Lantai 3, Jalan. Raya Kebayoran Lama Pal 7. No 17, Jakarta Selatan.

© 2016 KILASMALUKU.COM by FAJAR.co.id

To Top