Hahaha.. Gugatan Ditolak, DOA Sampai Sebut MK Lembaga Kalkulator – KILASMALUKU.com
POLITIK

Hahaha.. Gugatan Ditolak, DOA Sampai Sebut MK Lembaga Kalkulator

sidang dugaan pelanggaran kode etik di Bawaslu Provinsi Maluku, Kamis (20/4)

KILASMALUKU.com – Pasangan calon Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) nomor urut Tiga, Dharma Oratmangun-Markus Faraknimela (DOA) sepertinya kecewa gugatan mereka di tolak MK pada 3 April lalu.  Sangking geramnya pasangan ini sampai menyebut Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga penghitung angka atau kalkulator.

“Kami sampai di MK pun, dia jadi kalkulator. Forum dimana kami bisa dapat sampaikan pengaduan, tetapi berakhir dengan hitung-hitungan. Hendaknya kami berikan di Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Kalkulator itu mengatakan bahwa ditolak.” kesalnya.

Karena itu, DOA berencana memperkarakan hingga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik di Bawaslu Provinsi Maluku, Kamis (20/4) kemarin, Oratmangun dengan kesal mengungkapkan kalau Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya menjadi forum untuk pihaknya menyampaikan rasa ketidakadilan, malahan telah menjadi mesin penghitung angka.

Sidang tersebut berlangsung di kantor Bawaslu Maluku dan dipimpin Ketua Majelis Sidang, Nur Hidayat Sardini (DKPP), serta didampingi 4 anggota majelis sidang yakni Barnabes Dumas Samanery, La Alwi, Tony Roland Pariela dan Elia Rina Toule. Oratmangun paparkan kalau perjuangan DOA dan tim hingga sampai di Bawaslu, lantaran memperjuangkan hak-hak masyarakat. Oleh kerana itu, atas nama pemohon dan juga masyarakat yang tidak dapat diakomodir hak-hak konstitusinya kurang lebih ada 16.000 dari 72.000 pemilih.

“Bagi kami, pengaduan yang dilayangkan tersebut adalah persoalan mendasar di Tanimbar,” kata dia.

Dijelaskan, pemungutan suara ulang (PSU) telah diperintahkan oleh Panwas. Akan tetapi alasan dari KPU MTB bahwa sudah kadaluwarsa. Jika ada pemahaman ataupun interprestasi berbeda dari dua lembaga tersebut, harusnya rakyat yang dimuliakan karena berdasarkan perintah konstitusi.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya datang kepada Majelis Hakim tidak untuk saling mempersalahkan tetapi hendaknya meletakan pada norma-norma konstitusi.

Dharma Oratmangun saat menyampaikan kekecewaannya terhadap pelanggaran kode etik di Pilkada MTB

“Kami akhirnya harus berhadap-hadapan seperti ini. Kami menjaga betul suasana kebatinan masyarakat yang betul-betul meradang dan terluka lantaran hak konstitusi tidak bisa dilindungi oleh negara melalui lembaga-lembaga yang sumbang. Karena itulah, kami datang bermohon kepada Majelis Hakim melalui sidang ini,” melasnya.

Menurut Ketua Majelis Hakim, Nur Hidayat Sardini, DKPP telah menerima latar belakang permasalahan dan menunggu pembuktian namun DKPP butuh waktu dikarenakan harus memiliki bukti yang autentik. Oleh karena itu lanjutnya, bukti yang diajukan mengenai beberapa persoalan, hanya merupakan bukti fotocopy dan dokumen sehingga dari pandangan DKPP belum cukup kuat untuk membuktikan apakah bersangkutan dengan kasus terkait, terlibat ataukah tidak.

“Jika dalam sidang pelanggaran kode etik pilkada tersebut tidak terbukti, maka akan dilakukan rehabilitasi. Jika terbukti, maka akan diputuskan oleh DKPP bersalah. Jika terbukti bersalah, akan dikenakan sanksi yakni, sanksi tertulis, sanksi pemberhentian sementara, dan sanksi pemberhentian tetap. Itupun diputuskan lewat pleno DKKP. Semoga tidak lama bisa diputuskan. Karena sidang pun ada limitasi waktu yang harus kita jalankan,” kuncinya. (redaks_KM03)

Comments

comments

NEWS UPDATE

BUAT HARI ANDA BERKUALITAS
QUICK CONTACT:
OFFICE :

Graha L9 Lantai 3, Jalan. Raya Kebayoran Lama Pal 7. No 17, Jakarta Selatan.

© 2016 KILASMALUKU.COM by FAJAR.co.id

To Top