Siap Dilaporkan ke KPK, KIBAR Beberkan Dugaan Korupsi Assagaf di Tahun 2007 – KILASMALUKU.com
FOKUS BERITA

Siap Dilaporkan ke KPK, KIBAR Beberkan Dugaan Korupsi Assagaf di Tahun 2007

KILASMALUKU.com – Dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Maluku, Said Assagaf di tahun 2007 bakal dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Dugaan korupsi yang dilakukan Assagaf saat masih menjabat sebagai Sekda Maluku, dimana jabatan yang memiliki kuasa pengelolaan anggaran. Berdasarkan rilis yang diterima redaksi KILAMALUKU.com, dari ketua KIBAR Maluku Marto Zain Warat mengatakan, dugaan ini sudah lama, namun belum disentuh hukum saja.

Berdasarkan berkas lampiran yang dihimpun oleh KIBAR dari salah satu lembaga hukum yang kridibel, terdapat puluhan pengadaan anggaran yang fiktif dan tak mampu dipertanggung-jawabkan. Katanya, anggaran untuk belanja bantuan sosial itu salah digunakan.

“Kami hanya ingin Maluku itu terbebas dari tindakan korupsi. Untuk itu, kami menegaskan, bahwa dalam waktu dekat, kami bersama mahasiswa lainnya akan duduki KPK untuk melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Assagaf,” kata Marto dalam rilisnya.

Marto membeberkan, tiga kasus pengadaan anggaran yang fiktif, diantaranya, pengadaan anggaran bantuan Pemda bagi calon jemaah haji Provinsi Maluku tahun 2007, pada tanggal 16 Maret 2007 sebesar Rp 371.000.000 yang diterima oleh Hj. A. Sabban.

Dalam penyerahan anggaran tersebut, ada proses pengusulan proposal, tapi tak ada laporan tanggung jawab (LPJ), dan tanda bukti pemakaian dan penerimaan anggaran. Bantuan Pemda kepada Universitas Darussalam Ambon tahun ajaran 2007, sebesar Rp 500.000.00 yang diterima oleh A. Marabessy, yang tak ada proposal, LPJ dan bukti pemberian dan pemakaian.

Dan penyerahan bantuan Pemda kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (Stia) Trinitas, pada 23 Juli 2017 yang diterima oleh F.C. Renyut, S.Sos M.Si, memiliki proposal pengusulan proposal, namun tak memiliki LPJ dan bukti.

“Dari tiga kasus itu, ASaagaf sudah bisa dijerat dengan kasus dugaan korupsi, karena tak mampu dipertanggung-jawabkan di hadapan perwakilan BPK RI di Ambon. Ada juga pelanggaran lainnya,” ucap Marto.

Untuk itu, lewat organsisasi yang dibina oleh Menkopulhukam Wiranto ini, Marto siap melaporkan masalah ini ke KPK dalam waktu dekat. (redaksi/kilasmaluku)

Comments

comments

Click to comment

NEWS UPDATE

BUAT HARI ANDA BERKUALITAS
QUICK CONTACT:
OFFICE :

Graha L9 Lantai 3, Jalan. Raya Kebayoran Lama Pal 7. No 17, Jakarta Selatan.

© 2016 KILASMALUKU.COM by FAJAR.co.id

To Top