INDeI Beberkan Alasan Mengapa Pembangunan Kabupaten SBB ‘Mati’ Suri – KILASMALUKU.com
DAERAH

INDeI Beberkan Alasan Mengapa Pembangunan Kabupaten SBB ‘Mati’ Suri

Kota Piru

KILASMALUKU.com- Daerah Otonom Baru (DOB) harusnya jadi angin segar dalam menjawab berbagai tuntuta krusial masyarakat, baik dari aspek pembangunan, pelayanan publik, rentan kendali, pembangunan sentra perekonomian sampai dengan peningkatan derajat sosial dan kesejahteraan masyarakat, tapi hal itu justeru berbanding terbalik dengan kondisi pembangunan yang ada di Kabupaten SBB usai berpisah dari Kabupaten Maluku Tengah beberapa tahun silam.

Dalam pengamatan Indonesia Democracy Reform Institute (INDeI), daerah yang telah dipimpin Jacobus F Puttileihatat selama 10 tahun tersebut bahkan tidak mengalami perubahan signifikan dari berbagai aspek, entah itu pembangunan, pelayanan publik dan bahkan tingkat kesejahteraan. Malah, SBB menjadi salah satu daerah di Maluku yang masuk dalam zona ‘rawan’ korupsi.

“Kendala pemerintahan SBB yang sangat krusial itu soal tata kelola pemerintahan,” kata Koordinator Nasional INDeI, Wahada Mony, Senin (20/6)

Wahada Mony

Koordinator Nasional INDeI, Wahada Mony

Wahada mengaku, salah satu kekurangan dalam aspek kebijakan publik pemerintahan yakni mendorong terciptanya reformasi birokrasi. Mandegnya ekses reformasi birokrasi di SBB karena dominasi politik dinasti yang sudah membudaya, dan efetnya adalah KKN begitu subur bak cendawan dimusim hujan.

“Publik bisa merasakan bagimana matinya reformasi dalam tubuh pemerintahan di SBB. Mungkin salah satu faktor yang menghambat reformasi birokrasi sebagai ekses profesional dan proporsionality adalah dinasti politik yang kerap melahirkan praktik KKN yang sudah membudaya di daerah tersebut. Ini menjadi soal paling urgen untuk diselesaikan jika ingin SBB berkembang,” kata Wahada.

Menurut dia, diujung pemerintahan Jacobus, maka upaya melakukan pembenahan dan evaluasi menjadi agenda mendesak bagi Pemda SBB, guna menciptakan pemerintahan yang tertib azas dan pro terhadap transparansi publik agar lebih profesional dan akuntabel sebagai komitmen. diujung pemerintahannya.

“Saya kira sudah ada beberapa bukti yang dirilis lembaga survei soal persepsi publik terkait dengan pemerintahan SBB 10 th. Itu merupakan refrensi bagi publik dalam menilai, dan melihat perkembangan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan kesejahteraan yang tertuang dalam UU Otda,” ungkapnya.

Lemahnya pemerintahan SBB menurut Wahada meliputi, sektor pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, praktek dinasti yang dominan di pemerintahan serta zona korupsi yang menghambat pembangunan.

“Ini merupakan sejumlah aspek penting untuk ditata ulang kedepan, agar korupsi, kolusi dan nepotisme tidak mengakar dan menjadi penyakit paling ganas ditubuh pemerintahan SBB,” kuncinya. (GM/KLM)

Comments

comments

NEWS UPDATE

BUAT HARI ANDA BERKUALITAS
QUICK CONTACT:
OFFICE :

Graha L9 Lantai 3, Jalan. Raya Kebayoran Lama Pal 7. No 17, Jakarta Selatan.

© 2016 KILASMALUKU.COM by FAJAR.co.id

To Top