Polemik Gunung Botak, Tercium Aroma Konspirasi Negara. Wamese :Pemkab Buru Jangan Di ‘Kambing’ Hitamkan – KILASMALUKU.com
DAERAH

Polemik Gunung Botak, Tercium Aroma Konspirasi Negara. Wamese :Pemkab Buru Jangan Di ‘Kambing’ Hitamkan

Ilustrasi

KILASMALUKU.com- Upaya mempolemikan kembali Gunung Botak (GB) di Kabupaten Buru, dihadapan Jaksa Agung RI dalam lawatannya di Kota Ambon, Maluku mendapat cibiran dari Alinasi Peduli Masyarakat Adat Buru.

Kepada wartawan, Koordinator Alinasi Peduli Masyarakat Ada Buru, Dois Wamese menilai, ada konspirasi negara dengan menciptakan kegaduhan wacana GB dan ingin menjadikan Pemkab Buru sebagai kambing hitam dalam persoalan pengelolaan dan penanganan pertambangan pada kawasan tersebut.

“Bagi kami, polemik GB tidak lepas dari konstribusi Negara. Negara dalam hal ini pempus dan pemda Maluku seolah berkonspirasi untuk mengkambing hitamkan Pemda Buru,”kata Dois, Selasa (31/5).

Dia mengaku, sebelum terjadi perubahan regulasi terkait perizinan dan pengelolaan pertambangan, Pemkab Buru telah berikhtiar penuh untuk memperoleh Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagimana diatur dalam UU Minerba. Hanya saja, perubahan regulasi yang mana memberikan kewenangan kepada Pemda Proivnsi Maluku, mengakibatkan segala kinerja Pemkab Buru tidak memiliki arti apa-apa.

“Perjuangan Pemkab Buru untuk mendapatkan IPR dengan membentuk koperasi-koperasi rakyat dalam menglola tambang sesuai dengan kebutuhan UU Minerba sudah terekam jelas oleh publik. Hanya saja, dengan terjadi perubahan UU dan kewenangan pengelolaan diserahkan kepada Pemda Maluku. Bagi kami, konsiprasi tersebut sudah terjadi dengan pemidahan kewenangan atas hak izin pengelolaan yang diserahkan kepada Pemda Maluku,” sebutnya.

Dia menganggap polemik GB hanya settingan para elit dan aktor politik untuk melakukan monopoli pertabangan atas hak-hak masyarakat adat.

“Stop polemikan GB. Karena bagi kami polemik ini tidak lebih dari design besar para elit penguasa yang ada baik di Maluku maupun negara ini untuk memonopoli hak-hak masyarakat atas pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam untuk kemakmuran masyarakat sebagaiman yang tertuang dalam UUD 1945,” tegasnya.

Dois juga menyetil kehadiran para pejabat negara di Buru yang menyigung persoalan GB untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi ahlasil, berbagai janji dan omongan para stakeholder tersebut ‘nol besar’.

“Lihat saja, buktinya, bagimana kunjungan para pejabat negara ke Buru, tapi omongan mereka nol besar,” sindirnya.

Selain itu, sikap tidak akomodatif juga ditunjukan pihak Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pp. Lease. Pelarangan atau pembungkaman terhadap aksi masyarakat adat dalam menyampaikan aspirasi, menunjukan bahwa sikap kepolisian tidak mengimpelmentasikan tri fungsi Polri.

“Negara memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat didepan umum, selama itu tidak menimbulkan pembiasan opini seperi makar, atau ancaman terhadap stabilitas negara. Tapi, demokrasi yang harusnya terprekatikkan malah dikudung. Entah atas dasar apa? ini juga menjadi persoalan. Masyarakat adat butuh menyalurkan aspirasi kepada publik, biar semua menjadi jelas,” ungkapnya.

Bagi Dois, mestinya pegerakan harus diayomi. Bukan diproteksi. Pasalnya, tidak ada upaya makar yang dapat menimbulkan instabilitas negara. Dan satu hal yang harus diingat bahwa, UU lebih tinggi dari aturan. Aturan tidak bisa mereduksi UU jika itu yang dijadikan sebagai alibi untuk membatasi pegerakan masyarakat dalam menyamapaikan aspirasi secara terbuka, tertib dan menjunjung aspek demokrasi di Indonesia. (GM/KLM)

Comments

comments

NEWS UPDATE

BUAT HARI ANDA BERKUALITAS
QUICK CONTACT:
OFFICE :

Graha L9 Lantai 3, Jalan. Raya Kebayoran Lama Pal 7. No 17, Jakarta Selatan.

© 2016 KILASMALUKU.COM by FAJAR.co.id

To Top