Hafid Abas Jangan Peruncing Situasi; Soal Pelantikan Raja Kayeli Itu Orderan Kartel Illegal Mining Di Buru – KILASMALUKU.com
DAERAH

Hafid Abas Jangan Peruncing Situasi; Soal Pelantikan Raja Kayeli Itu Orderan Kartel Illegal Mining Di Buru

KILASMALUKU.com – Ada-ada saja ulah pejabat negara. Perwakilan Komnas HAM dan staf ahli Wapres RI Hafid Abas yang berkunjung di Buru menuai kritik dari sejumlah organisasi kepemudaan dan paguyuban masyarakat.

Bagimana tidak, Hafid tanpa mempertimbangkan perihla kebudayaan dan tatanan masyarakat adat pada Desa Kayeli, Kabupaten Buru, dirinya (Hafid) lansung meminta agar raja pada desa tersebut segera dilantik. Keinginan Hafid itu menuai kontroversi, apalagi kabarnya Hafid ke Buru didatangkan PT. CCP salah satu perusahaan yang ingin mengelola sumberdaya emas di Gunung Botak. Sementara status Raja Desa Kayeli, merupakan legitimasi sosial atas kewilayahan adat masyarakat petuanan di Kayeli yang inklut didalamnya terdapat Gunung Botak.

“Sebagai seorang pejabat negara, apalagi dengan menyandang status sebagai salah satu komisioner Komnas HAM dan ada juga staf ahli Wakil Presiden RI, tentunya Hafid tidak bisa serta merta mengambil keputusan yang bertabrakan dengan nilai-nilai cultural dan emosional masyarakat di Desa Kayeli Kabupaten Buru. Pelantikan raja baru desa Kayeli, adalah orderan kelompok tertentu yang menjadi kartel illegal mining di Kabupaten Buru,” kata Koordinator Aliansi Peduli Masyarakat Adat Kabupaten Buru, Dois Wamesse, (23/5).

Dois menegaskan, pelantikan raja baru desa kayeli tidak etis. Selain Staf Wapres tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pemerintahan raja secara administrasi negara, tentunya ada persoalan lain lebih krusila dibalik pelantikan tersebut. Tidak bisa dipungkiri lanjut Dois, statmen staf ahli Wapres RI itu, lebih mengarah pada pengaman PT CCP, Mansur Lataka dan H. Muin cs untuk mengelola dan mempraktikan pengelolaan emas secara illegal.

“Kehadiran beliua di daerah tidak bersifat kunjungan kerja, melainkan orderan Mansur Lataka, pimpinan perusahaan PT. CCP. Dan statmennya dimedia juga sangat bertentangan dengan semangat cultural masyarakat dalam mengedepankan nilai dan simbol serta ritualiast adat di Kabupaten Buru,”tegas Dois.

Dia mengaku, praktek illegal mining di Buru begitu marak. Sebelumnya, kasus beredar luas siyanida dan mercuri dan meroketnya para penambang illegal di Buru merupakan dampak dari praktik yang tidak benar dalam menglola sumberdaya potensi daerah. Dampaknya jelas sebagaimana hasil penelitian beberapa akademisi di Maluku dan juga di Indonesia, soal tercemarnya lingkungan akibat zat kimia yang digunakan sebagai bahan pengelolaan hasil penambangan.

“Sudah ada fakta bahwa apa yang terjadi di kabupaten Buru beberapa waktu lalu, harus bisa menjadi barometer untuk melihat dan menganalisis secara mendalam atas manuver dan gerakan tambahan yang diduga difasilitas oknum dan pihak tertentu untuk kembali meraup keuntungan dari proses penambangan emas di gunung botak secara illegal,” sebutnya.

Dois juga menyatakan kekecewaan sebagai putra adat masyarakat Buru atas insiatif staf ahli wapres tersebut. Menurut dia, minimal 100 hari masa berkabung alm. Raja Desa Kayeli selesai barulah tahapan dan prosesi adat dilakukan untuk pemilihan raja sebagai kepala pemerintahan desa berjalan. Tetapi, hal itu justeru jauh daging dari pada panggangan. Dengan masuknya insur kepentingan dalam proses pengangkatan dan pelantikan raja sebagaimana disampaikan Hafid sangat mendegradasi kearfian lokal masyarakat.

“Sangatlah tidak etis, harusnya masa berkabung 100 hari mantan raja Kayeli selesai baru dilakukan pemilihan dan pengangkatan raja yang baru. Itupun harus melalui tahapan dan mekanisme adat. Kan akhirnya memicu stigmatisasi masyarakat bahwa pelantikan raja yang baru ini lebih berioreintasi pada kepentingan gunung botak. Sehingga kami selaku masyarakat adat tidak tanggung-tanggung menyebutnya sebagai raja emas atau raja gunung botak,” paparnya.

Dois mendesak agar Kapolda Maluku dan Kejati Maluku menangkap pihak-pihak yang sengaja melegelitimasi kepentingan illegal mining mereka dengan mengobrak-abrik pranata adat di Buru. Pasalnya, pengelolaan emas secara illegal merupakan tindak melawan hukum dan tidak bisa dibenarkan dalam logika dan praktik hukum manapun di Indonesia.

Selain meminta proses jalur hukum, Dois juga berharap Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Kadis ESDM Provinsi Maluku Martha Nanlohy bisa bijak dan arif dalam mengawal proses pengelolaan GB untuk kepentingan masyarakat dan juga daerah.

Selain itu, Ketau Ikatan Pemuda, Pelajar Mahasiswa Buru (IPPEMBU) Elvis Hukunala berharap masyarakat ada tidak menglaniasi nilai-nilai adat dan kebudayaan karena faktor gunung botak,”Jangan karena ada emas lalu nilai-nilai adat terdegradasi. Apalagi persoalan pelantikan raja baru sebelum masa berkabung raja alm. itu selesai,”ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ambon merasa kondisi di Kabupaten Buru harus menjadi perhatian serius civil society dalam mengawal kebijakan dan agenda terselubung yang terpraktikkan baik dalam kepentingan bernegara maupun orang per orang.

“Sebagaimana yang terkonfirmasi, kami menilai bahwa apa yang dilakukan pada masyarakat Buru sangat melenceng dan bahkan terkesan melecehkan simbol-simbol adata. Pelecehan yang dimaksudkan karena adat sudah tidak lagi memiliki posisi dan tempat dalam kehidupan sosial bermasyarakat,” ungkapnya.

Atas tindakan yang disinyalir mengobok-obok pranata adat masyarakat Desa Kayeli, Kabupaten Buru untuk kepentingan kelompok dan orang perorang itu, PMII Kota Ambon siap mengawal gerakan advokasi yang dilakukan alinasi peduli masyarakat adat Buru.

Pasalnya, masyarakat Buru dan hampir seluruh masyarakat di Maluku lahir dengan kondisi adat dan kebudayaan. Dan harus diingat bahwa kehadiran para pejabat negara baik atas rekomendasi negara ataupun kunker dalam kepentingan tertentu harus lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat. Tapi kalau pejabat negara hadir dan lebih cenderung menguntungkan pihak kelompok tertentu, sama saja dengan para pejabat negara tersebut adalah ‘perampok’.

“Kalau pejabat negara hadir ke daerah untuk kepentingan kelompok mereka sama dengan perampok. Karena pejabat yang direkomendasikan negara untuk mengunjungi daerah harus punya alasan paling fundamen yakni kecenderungan dan keberpihakan atas masyarakat,”kuncinya. (GM/KLM)

Comments

comments

NEWS UPDATE

BUAT HARI ANDA BERKUALITAS
QUICK CONTACT:
OFFICE :

Graha L9 Lantai 3, Jalan. Raya Kebayoran Lama Pal 7. No 17, Jakarta Selatan.

© 2016 KILASMALUKU.COM by FAJAR.co.id

To Top